Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menanggapi soal hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO) yang mencatat persentase kepuasan terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin di bawah 40 persen, di bawah persentase Presiden Jokowi yang sebesar 56 persen. Menurut Masduki, jika hasil surveinya menunjukkan Wapres di atas, justru publik akan bingung. "Kalau Wapres di bawah Presiden ya biasa. Namanya ban serep, karena di mana mana ban serem kadang dipakai kadang tidak," kata Masduki dalam jumpa pers virtual, Senin (12/4/2021).
Maka itulah, Masduki meminta tidak perlu menganggap serius hasil survei yang diagendakan dengan tujuan tertentu, termasuk soal pencitraan oleh penyelenggaranya. "Dan saya kira jika hasilnya wapres begitu, saya kira wajar," tambahnya. Namun, Masduki menegaskan Wapres sejak awal menunjukkan bahwa usahanya adalah membantu presiden secara serius dan maksimal.
Dia pun merinci bagaimana Ma'ruf melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, berbagai tugas dengan Presiden Jokowi yang juga melakukan kunker ke sejumlah wilayah. Termasuk ke Pariaman, Sumatera Barat, lokasi yang menurut keterangan pemerintah daerahnya, baru Wapres Ma'ruflah yang berkunjung ke sana. "Bahkan bupati walikotanya mengusul pantainya dinamakan Pantai Ma'ruf Amin, karena sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ada presiden dan wapres datang ke sana," tambahnya.
"Jadi Wapres selalu maksimal membantu Presiden, dan tentu kapasitasnya menjadi ban serep, tidak mungkin jadi (nomor) satu," pungkasnya. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak seimbang alias jomplang. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukanIPOpada akhir Maret hingga awal April terhadap 1.200 responden.
Dalam surveiIPO, 56 persen publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi. "Kepuasan terhadap kinerja presiden ada 56 persen masyarakat menilai bahwa kinerja presiden sangat puas. Sementara hanya 37 yang menyatakan tidak puas," kata Dedi dalam diskusi Polemik bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024' secara daring, Sabtu (10/4/2021). Dari kepuasan tersebut,IPOmembaginya kedalam tiga bidang, yaitu sosial, ekonomi, dan bidang politik hukum.
Ketiga bidang tersebut publik juga puas dengan kinerja Jokowi. "Bidang sosial presiden mendapatkan tingkat kepuasan 58 persen, bidang ekonomi 55 persen dan bidang politik hukum rendah 43 persen. Artinya lebih besar yang menyatakan tidak puas yaitu sebesar 49 persen," ujar Dedi Sementara itu, publik menilai rendah kinerja Wapres Ma'ruf Amin.
Dedi menyebut, hanya 36 persen masyarakat yang puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin. "Yang kedua kalau dibandingkan dengan wakil presiden nah ini terlihat kejomplangannya. Wakil presiden hanya mendapatkan nilai kepuasan dari perspektif publik itu 36 persen,.sementara 51 persen menyatakan tidak puas," ujarnya. "Begitu juga dipecahkannya di bidang sosial menyatakan puas hanya 40 persen adanya keterlibatan wapres, bidang ekonomi sangat rendah 29 persen, kemudian bidang politik dan hukum hanya 38 persen," imbuhnya.
Atas dasar itu, Dedi melihat survei tersebutmenjadi pesan untuk pihak Istana bahwa kerja kolektif antar presiden dan wapres tidak terlihat di masyarakat. "Artinya sekarang orang melihat bahwa Presiden Joko Widodo bekerja tidak melibatkan wakil presiden. Begitu juga Wakil Presiden mungkin bekerja tidak berani untuk menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui," pungkasnya.
