Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menceritakan bagaimana detik detik dirinya menolak tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya, nama Abdul Muti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle. Bahkan namanya pun sempat masuk dalam daftar orang yang akan dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) bersama enam menteri dan lima wakil menteri lainya.
Kepada Kompas.com, Abdul Muti bercerita, dirinya sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim, Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri. Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. "Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah," ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).
Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut. Abdul Muti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat. "Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah," kata dia.
Abdul Muti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno. "Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9," katanya lagi. Namun, keputusan tersebut batal pada Rabu (23/12/2020) pagi.
"Pagi, setelah salat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah," kata dia. Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun. "Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.
"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," ujarnya. Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan M Din Syamsuddin menyambut baik langkah Abdul Muti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju. Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.
"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Muti. "Abdul Muti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.
Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata. "Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din. Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.
"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia. Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengapresiasi sikap Abdul Mu'ti. Menurutnya, di Indonesia tidak dapat menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar.
"Secara pribadi, langkah Abdul Muti layak diapresiasi. Kita tidak menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar," ucap Ray Rangkuti, Kamis (24/12/2020). Sekalipun begitu, kata Ray, penolakan tersebut tidak semata berdasarkan pertimbangan pribadi. Ray menduga ada alasan alasan sosial politik yang mendukung langkah Abdul Muti menolak jabatan Wamendikbud.
"Pertama, tradisi Muhammadiyah itu adalah menempati posisi menteri pendidikan, bukan wakil," ucapnya. Kedua, lanjut Ray, Kementerian Agama sudah kembali di pangku oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU). "Sesuai tradisi itu, menteri pendidikan mestinya dipangku orang Muhammadiyah struktural," katanya.
Ketiga, Ray mengatakan menjadi wakil menteri itu, tentu tidak sama dengan menterinya secara langsung. Selalu ada situasi yang membuat banyak ide tidak dapat diwujudkan. Maka memilih di luar, langkah yang paling tepat untuk mengelola sendiri kebijakan yang mereka inginkan.
"Toh, jabatan AM sebagai sekjen PP Muhammadiyah bukanlah jabatan remeh. Sejatinya, jabatan itu sama fungsionalnya dengan jabatan wakil menteri. Kalau akhirnya AM mendapat posisi yang efek dan kuasanya tidak lebih sama dengan wakil menteri, tentu tetap berkhidmat di Muhammadiyah itu lebih tepat," ujarnya. Keempat, Ray menilai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah agak renggang. Khususnya terkait dengan penarikan dana Muhammadiyah dari bank syariah BUMN.
"Penunjukan AM untuk menduduki posisi Wamen Kemendikbud mungkin dilihat sebagai upaya menarik lagi Muhammadiyah ke lingkaran istana," ucapnya. Kelima, Ray mengatakan Muhammadiyah nampaknya memilih menjadi mitra kritis pemerintah. Peran yang memang sangat dibutuhkan di era kedua Jokowi.
"Peran ini jauh lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkasnya.
