DPP Partai Demokrat belum menerima surat balasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta klarifikasi dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam diskusi virtual bertajuk 'Politik Belah Bambu Menyasar Partai Demokrat', Selasa (2/2/2021). "Yang pasti balasannya belum, saat ini kita belum menerima balasannya," kata Herzaky.
Herzaky memastikan bahwa surat yang dikirimkan tersebut sudah dibaca Presiden Jokowi. Namun, memang hingga kini belum ada balasan dan respons dari Jokowi soal adanya dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran kekuasaan dalam 'gerakan kudeta' tersebut. "Kalau surat ke Pak Jokowi saat ini kami sudah mengetahui beliau sudah baca. Kemarin kami diinformasikan sore menjelang malam bahwa beliau sudah baca," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, ada upaya gerakan politik inkonstitusional untuk mengkudeta posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut, gerakan itu terdiri dari terdiri dari kader yang saat ini masih aktif di partai, mantan kader dan non kader. Seorang yang non kader partai disebutnya sebagai pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Atas dasar itu, AHY telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait keterlibatan pejabat negara dalam gerakan politik inkonstitusional itu. "Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY dalam konferensi pers, Senin (2/2/2021).
